Kominfo Akui RT/RW Net Ilegal Menjamur, Tapi Jumlahnya Terus Berkurang

SELULAR.ID – Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dany Suwardany mengakui reseller atau RT/RW Net ilegal masih menjamur di Indonesia. Meski demikian, dia mengakui kalau jumlahnya sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun.

Dany juga menjelaskan awal mula hadirnya RT/RW Net di Indonesia. Hal tersebut Kominfo ungkapkan saat acara diskusi Selular Business Forum (SBF) 2024 di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dany menjelaskan RT/RW Net muncul sekitar tahun 1998 dan berawal dari sejumlah mahasiswa yang patungan untuk membeli jaringan internet serta lingkupnya hanya tempat kos. “Lalu pada tahun 2010, lingkupnya naik tidak hanya tempat kos tetapi naik sejumlah rumah patungan untuk membeli jaringan internet ini. Kemudian tahun 2020 meningkat lagi tingkatnya ke kecamatan bahkan kabupaten atau kota,” ungkap Dany.

Hal tersebut yang membuat RT/RW Net atau reseller internet ini akhirnya menjamur di Indonesia hingga saat ini. Bahkan kini banyak bermunculan reseller internet atau RT/RW Net yang ilegal.

Dany mengatakan jika Kominfo telah melakukan sejumlah tindakan untuk menangani RT/RW Net ilegal.  “Tindakan kami mulai dari sosialisasi, penertiban hingga penindakan secara hukum dengan melibatkan Polri,” jelasnya.

Dany menyebut pada tahun 2022 lalu, Kominfo telah menindak 228 reseller atau RT/RW Net ilegal dengan 89 pelaku terbukti melakukan pelanggaran dan telah ditertibkan dan 139 pelaku tidak terbukti. Lalu, tahun 2023, Kominfo juga menindak 195 pelaku, di mana 77 pelaku terbukti melakukan pelanggaran dan telah ditertibkan, sedangkan 118 pelaku tidak terbukti. Di tahun 2024 ini, Kominfo juga menindak 111 pelaku usaha serta 51 sudah terbukti dan telah dilakukan tindakan.

“Kalau kita lihat, jumlahnya memang menurun. Ini berkat sosialisasi yang juga temen-temen asosiasi lakukan untuk mengubah yang ilegal jadi legal dan sudah mendapatkan izin,” ungkapnya.

Permudah Perizinan

Dany menambahkan Kominfo serta asosiasi terus melakukan sosialisasi suapaya para reseller atau RT/RW Net ilegal ini dapat menjadi legal. “Karena masukan dari temen-temen APJII juga, pada tahun 2019, Kominfo telah mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri) Kominfo nomor 19 yang juga mengatur tentang reseller. Kami permudah semua aturannya jika ingin menjadi RT/RW Net yang legal,” jelasnya.

Baca juga: Darurat RT/RW Net Tanggung Jawab Siapa?

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi, Ridwan Effendi menjelaskan banyak masyarakat belum menjadikan internet sebagai kebutuhan primer. Kesanggupan masyarakat tersebut itu hanya mengeluarkan anggaran Rp10.000 sampai Rp50.000 untuk mendapatkan internet karena ada kebutuhan lainnya.

“Jika ditanya RT/RW Net boleh atau tidak? Ya, boleh saja tetapi harus berizin, karena dalam aturannya setiap penyelenggara telekomunikasi apalagi ada proses bisnis maka harus berizin,” jelasnya. “Lalu, apa yang menyebabkan maraknya RT/RW Net ilegal ini? Karena pendidikan yang masih rendah, hingga hambatan operator menembus lokasi,” sambungnya.

Ridwan menambahkan perlu adanya regulasi yang tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah reseller atau RT/RW Net ilegal ini, hingga sosialisasi dari operator maupun tenaga pendidik. “Langkah yang harus diambil ya pendidikan masyarakat, adanya insentif dari pemerintah bagi operator untuk membangun jaringannya hingga penegakan hukum supaya yang ilegal ini jera,” tandasnya.

Baca juga: Selular Business Forum Bahas Darurat RT/RW Net Tanggung Jawab Siapa

Sekretaris Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam tidak menampik jika ada puluhan ribu reseller alias RT/RW Net ilegal yang ada di Indonesia. “Sebenarnya RT/RW Net perlu ada untuk meratakan jaringan internet supaya masyarakat kita juga melek internet. Tetapi yang mengkhawatirkan ini yang tidak berizin alias illegal,” ujarnya.

4 Mazhab RT/RW Net

Zulfadly menambahkan jika ada empat mazhab atau aliran RT/RW Net di Indonesia. Pertama, mazhab reseller yang benar yang mematuhi aturan dan bayar pajak usahanya. Lalu kedua, mazhab kreatifitas yang biasanya sudah sesuai aturan tetapi kadang separuh nyolong dengan kreatifitasnya. Ketiga, mazhab Robin Hood yang menanggap dirinya pahlawan karena sudah membantu meratakan jaringan internet di Indonesia meski mencuri. Terakhir, ada mazhab pencuri yang sama sekali tidak mempedulikan aturan yang penting dapat untung.

“Tetapi APJII selalu melakukan sosialisasi supaya RT/RW Net yang sebelumnya Mazhab-nya pencuri atau Robin Hood dan lainnya bisa jadi Mazhab Reseller yang benar. Kami edukasi mulai dari perizinan hingga lainnya sehingga tidak illegal lagi,” ujar Zulfaldy. “Dari puluhan ribu yang illegal ini, akhirnya ada lima ribu yang statusnya jadi reseller yang sudah mengantongi izin,” lanjutnya.

Rugikan Konsumen

Sementara itu, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Heru Sutadi mengatakan RT/RW Net ilegal ini justru tidak menguntungkan masyarakat tetapi merugikan. Walau memberikan harga yang murah, tetapi hak-hak konsumen tidak bisa terpenuhi dengan hadirnya RT/RW Net ilegal. “Ada kasus ketika musim hujan RT/RW Net ilegal mengalami gangguan, masyarakat melapor, tetapi ternyata pemilik RT/RW Net ilegal ini juga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya ditinggal tidur saja,” ungkapnya.

Padahal sesuai aturannya, lanjut Heru, konsumen berhak mendapatkan kualitas layanan yang sesuai dengan janji atau kontrak yang disepakati, seperti kecepatan internet yang stabil, minim gangguan, dan layanan pelanggan yang responsif. “Jadi saran dari BPKN, pilihlah layanan yang berizin resmi bukan illegal dan tidak tergiur harga yang murah,” kata Heru. “Kami juga mendorong supaya Asosiasi mengajak yang ilegal ini jadi legal dengan memberikan sosialisasi sanksi jika masih menjadi ilegal,” lanjutnya.

Ikuti informasi menarik lainnya dari Selular.id di Google News