.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, akan melakukan pengkajian perihal berita acara formulir undangan pemungutan suara atau C6 yang tidak terdistribusikan secara merata di wilayah Jakarta.
“Berita acara C pemberitahuan yang tidak terdistribusi akan kami teliti lagi,” Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, saat dikonfirmasi Tempo melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 5 Desember 2024.
Sebagai pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, Astri mengatakan sudah menjalankan seluruh tahapan prosedur. “Selama tahapan, kami sudah melakukan upaya agar seluruh prosedur berjalan sesuai aturan,” ucapnya.
Sebelumnya, tim hukum pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), melaporkan jajaran KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehorrmatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, pada Kamis, 5 Desember 2024, ihwal dugaan ketidaprofesionalan dan dugaan kode etik mengenai pendistribusian formulir C6 yang tidak merata.
Anggota tim hukum Rido, Muslim Jaya Butarbutar, mengatakan telah melaporkan setidaknya 12 orang, yang terdiri dari ketua KPU DKI Jakarta berserta anggotanya, serta jajaran KPUD Jakarta Timur.
Alasan KPUD Jakarta Timur ikut dilaporkan, sebab ada 1,4 juta orang pendukung Rido tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meski berstatus Daftar Pemilih Tetap atau DPT. “1,4 juta yang tidak bisa mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kita indikasikan tidak menerima C6 pemberitahuan,” tutur Muslim.
Sebagai perwakilan dari tim hukum Rido, Muslim berharap agar DKPP dapat memproses laporannya dan memberi keputusan kasus ini sesuai dengan bukti yang dibawa oleh tim hukum Rido soal tidak meratanya pendistribusian formulir C6. “Kalau nanti terbukti melakukan pelanggaran kode etik ada aturannya, mulai dari peringatan ringan sampai pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu,” jelas dia.
