Legislator PDIP Minta Pemerintahan Prabowo Tak Cawe-cawe di Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komarudin Watubun, meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak cawe-cawe dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024. Dia menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang merosot pada pemerintahan presiden ke-7, Joko Widodo. 

Dia menyebut, rekam jejak buruk tersebut tak boleh diulangi pada periode ini. Politikus PDIP itu berharap pemerintahan Prabowo Subianto mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdemokrasi, sehingga pilkada benar-benar menjadi pesta demokrasi rakyat.

"Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, data berbagai indeks demokrasi di level dunia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia justru menunjukkan penurunan. Data indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa skor demokrasi Indonesia pada 2023 adalah sebesar 6,53.

Ketika Jokowi pertama kali menjabat pada 2014, EIU mencatat bahwa skor indeks demokrasi Indonesia saat itu sebesar 6,95. Selain itu, demokrasi Indonesia selama di bawah Jokowi tidak pernah beranjak dari status demokrasi cacat (flawed democracy).

Kemunduran demokrasi selama masa rezim Jokowi tercermin pada Majalah Tempo edisi khusus 10 tahun Jokowi yang bertajuk “Nawadosa Jokowi”. Laporan tersebut menceritakan berbagai kerusakan demokrasi di bawah rezim Jokowi. Mulai dari upaya Jokowi memperpanjang jabatan menjadi tiga periode, melemahkan lembaga-lembaga pengontrol eksekutif, hingga menyalahgunakan instrumen negara untuk memenangkan dinasti politik maupun orang-orang yang dekat dengannya.

Untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, menurut Komarudin, netralitas ASN harus dijaga sebagaimana telah diatur. Dia mewanti-wanti agar para Pj kepala daerah jangan sampai mereka jadi tim sukses. 

"Jangan buat pemilu yang berpura-pura, supaya Pilkada besok itu dipastikan betul-betul pesta rakyat," tutur dia. 

Komarudin mengatakan, kelancaran pilkada serentak 2024 akan menjadi awal dari membaiknya kekuasaan pemerintahan Prabowo. Maka dari itu, dia berharap pemerintah menunjukkan proses pilkada yang jujur dan adil.

“Jangan sampai orang sekeliling dia (Prabowo) yang cawe-cawe, di bawah cari muka, akhirnya Pak Prabowo punya nama jadi hancur. Ini pilkada pertama dan awal dari kekuasaan beliau. Tunjukkan ini adalah pilkada yang jujur dan adil," kata Komarudin.

Dia mengingatkan, penindakan pelanggaran netralitas ASN sudah sangat jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Regulasi tersebut menyebutkan, ASN yang melakukan pelanggaran dapat ditindak langsung. 

Namun dalam praktiknya, kata Komarudin, tetap berdasarkan kemauan politik atau political will yang ada. "Aturan sudah bagus, tapi keberanian dan kejujuran untuk tegakkan demokrasi atau tidak, karena demokrasi itu menujukkan peradaban bangsa," tuturnya.