.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan bakal menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum praktik judi online di tanah air. Dia menyatakan tidak ada toleransi bagi siapa pun pihak yang terbukti terlibat judi online, termasuk pejabat negara level menteri.
"Semuanya enggak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah presiden," katanya ditemui di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta pada Kamis, 14 November 2024.
Dia memastikan seluruh pihak yang terindikasi terlibat praktik judi online bakal diproses hukum. Namun, hingga kini belum ada laporan yang disampaikan Polri perihal keterlibatan pejabat negara di kasus judi online.
Termasuk laporan dugaan keterlibatan Budi Arie Setiadi. Nama Menteri Koperasi ini menjadi perhatian karena mencuat kasus yang menjerat bekas anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Budi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo pada Juli 2023 hingga Oktober 2024. "Belum ada arah ke sana (Budi Arie) secara terbuka yang disampaikan oleh Polri," ujar Budi Gunawan.
Dia meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan dari aparat kepolisian dalam mengungkap praktik judi online ini. Sebab, katanya, ada beberapa target yang disasar pemerintah dalam pemberantasan judi online, mulai dari para aktornya, aktivitas, hingga sistem pembayarannya.
Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online. Sebelas di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Lembaga ini, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi menyebut pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.
Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Wira Satya Triputra menyatakan masih mendalami soal pemanggilan Budi Arie dalam kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.
"Nanti akan kami dalami lebih lanjut," ucap Wira saat ditanya apakah Budi Arie akan turut dipanggil.
Budi Arie menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online. Ia mengklaim bahwa dirinya sudah pasti tidak terlibat dengan kasus yang menjerat bekas anak buahnya.
Ketua Umum Projo itu meminta warga menunggu dan membiarkan pendalaman proses hukum untuk berjalan. Dia ingin fokus koperasi dan mendukung pemberantasan judi online. “Selalu (siap kalau diperiksa), kita warga negara,” kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 6 November 2024. "Pasti nggak (terlibat).”
Selama menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie kerap menyebut fokus memberantas praktik judi online. Di bawah kepemimpinannya, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 3,8 juta konten bermuatan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024.
Kementerian tersebut juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.
Budi Arie juga pernah menginstruksikan bagi seluruh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, ASN, dan pegawai di unit dan satuan keria di lingkungan Kemenkominfo untuk tidak berkomunikasi dengan pihak yang diduga atau patut diduga terlibat dengan aktivitas judi online.
Ia juga meminta para jajarannya tidak melakukan kegiatan yang mendukung, memfasilitasi, dan mempermudah aktivitas yang berkaitan dengan judi online atau judi slot dalam bentuk apa pun.
