.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil dan memberikan pembekalan terhadap ratusan calon pengisi kabinet pemerintahannya. Setidaknya ada sekitar 108 nama calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang diproyeksikan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam daftar calon kabinet Prabowo itu berasal dari berbagai latar belakang dan kalangan. Mulai dari pejabat negara, politikus, akademisi, hingga profesional.
Partai Golkar tercatat menerima jatah calon menteri sebanyak delapan pos. Lebih banyak dibanding partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, Partai Gerindra, yang mendapatkan enam posisi menteri.
Kader Golkar yang diproyeksikan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran, di antaranya ialah ketua umum Bahlil Lahadalia, wakil ketua umum Wihaji, Nusron Wahid, Maman Abdurrahman, dan Meutya Hafid.
Ada juga sejumlah nama kader Golkar yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
Jatah untuk partai berlambang pohon beringin ini tak hanya untuk calon menteri saja. Prabowo juga memberikan sejumlah kursi calon wakil menteri maupun kepala badan untuk kader Partai Golkar. Setidaknya ada tiga nama kader Golkar yang diproyeksikan menjadi wakil menteri dan kepala badan.
Iklan
Mereka di antaranya ialah Christina Aryani, Dyah Roro Esti, dan eks Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus. Selain ketiga nama itu, belakangan nama Wakil Ketua Umum Golkar Ace Hasan Syadzily juga masuk dalam susunan calon kabinet Prabowo.
Ace Hasan dikabarkan turut diundang pembekalan untuk calon wakil menteri dan kepala badan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 17 Oktober 2024. Belum dipastikan posisi apa yang ditawarkan Prabowo kepada politikus Golkar asal Jawa Barat ini.
Politikus Golkar Maman Abdurrahman menanggapi jumlah kursi menteri yang didapat partainya. Dia mengatakan bahwa penyusunan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Saya pikir ini bukan urusan puas atau tidak puas. Ini urusan siapa yang terbaik dan memang sesuai dengan visi-misi Prabowo," ujarnya ditemui di Kantor DPP Golkar, pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Pilihan Editor: Sekjen Partai NasDem Ungkap Isi Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo di Kemhan
