.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berencana menggarap transit oriented development atau TOD secara serius jika memenangi Pilkada Jakarta 2024. Saat ini sudah lima TOD yang dibangun di Jakarta, tapi menurut Pramono, baru satu yang terkesan diakomodasi dengan baik.
"Jakarta sudah waktunya TOD-nya digarap dengan serius. Sekarang ada lima TOD yang berjalan, tapi baru di Blok M yang baik. Sedangkan empat lainnya belum terintegrasi dan terkoneksi dengan semestinya," kata Pramono saat ditemui di agenda Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 7 November 2024.
TOD merupakan konsep pembangunan kota yang memadukan transportasi publik dengan ruang publik, bangunan, dan kegiatan massa. TOD dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, terutama mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Adapun lima TOD yang kini tersedia di Jakarta, berada di bawah pengawasan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai operator utama pengelola. Lima kawasan itu di antaranya Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, Sisingamangaraja, Istora, dan Dukuh Atas.
Menurut Pramono, TOD seharusnya bukan mencakup stasiun MRT saja. Namun juga menyasar hingga ke transportasi publik lainnya. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat di Jakarta mengakses MRT untuk pergi dari satu tempat ke lokasi yang lain.
Mantan Sekretaris Kabinet ini menyinggung ihwal program Transjabodetabek yang bakal dikembangkan jika menjadi gubernur Jakarta. Dia menilai bahwa Jakarta bukan hanya disinggahi oleh penduduk aslinya, namun kebanyakan juga berasal dari luar kota yang hanya menjadikan Jakarta sebagai lokasi pekerjaan.
"Maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengembangkan TOD ini. Kalau itu bisa dikembangkan, serta Transjabodetabek dijalankan, saya yakin akses transportasi menuju ruang publik di Jakarta akan lebih mudah ketimbang sekarang ini," ujar Pramono.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu, berpendapat jika TOD dimaksimalkan dan transportasi publik dikembangkan dengan sangat baik. Maka pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Adapun pembatasan ini disebut untuk mengatasi polusi udara Jakarta yang semakin tercemar.
"Dalam konsep ini saya akan lakukan dengan memaksa warga untuk pindah dari kendaraan pribadi, naik transportasi umum, maka kenapa ada 15 golongan yang sering saya sebut bakal gratis untuk naik apa saja, mulai dari MRT, LRT, busway, maupun JakLingko," ujar Pramono.
