.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Jakarta menilai para Calon Gubernur Jakarta masih setengah hati dalam mengurai persoalan lingkungan hidup yang ada di Ibu Kota. Menurut Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, gagasan yang ditawarkan para calon gubernur dalam debat Pilkada Jakarta pada Ahad lalu tidak menawarkan solusi struktural atas masalah yang sistemik.
“Dengan akumulasi persoalan lingkungan hidup di Jakarta, perubahan struktural dan sistemik yang menyangkut perubahan tata kelola lingkungan menjadi penting. Sebab, tanpa adanya perubahan tersebut, pemerintah akan terus menghabiskan energi mengatasi persoalan lingkungan di hulu,” ucap Aminullah seperti dikutip dari rilis resmi, Selasa, 19 November 2024.
Ia mencontohkan ketika para kandidat dihadapkan dengan pertanyaan panelis soal pembatasan akses terhadap air untuk beberapa kelompok masyarakat oleh pemerintah. Alih-alih memberikan strategi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, para kandidat hanya menyampaikan target pemenuhan air bersih yang sejatinya juga tidak konkret.
“Target pemenuhan jangkauan hak atas air yang diusung para kandidat hanya akan menjadi omong kosong tanpa adanya sumber air yang sehat,” katanya.
Selain itu, Walhi juga mengkritisi wacana pembangunan tanggul laut raksasa yang diungkapkan oleh para calon di Pilkada Jakarta. Tanggul laut raksasa, kata Aminullah, malah sangat rentan dipolitisasi untuk memenuhi kebutuhan para pemodal terhadap penguasaan ruang untuk kepentingan investasi multisektor.
Menurutnya, penurunan muka tanah Jakarta yang hendak dijawab lewat pembangunan tanggul laut raksasa juga perlu dilihat secara mendalam. Ia juga tidak ingin pembangunan tanggul laut ini hanya dijadikan sebatas kepentingan proyek, dan bukan bertujuan untuk melindungi pesisir utara Jakarta.
“Alih-alih bersikukuh terhadap pembangunan tanggul laut raksasa, solusi holistik harus segera dilakukan,” ucap Aminullah.
Walhi Jakarta juga menyoroti penyelesaian konflik agraria di beberapa wilayah Jakarta yang belum terselesaikan dengan baik. Ia menyayangkan pendekatan dialog yang dikemukakan oleh ketiga kandidat gubernur, jika ditelaah lebih lanjut justru mengarah pada upaya pemindahan masyarakat yang terlibat konflik dan bukan mencarikan solusi yang berpihak kepada masyarakat.
Begitu juga dengan permasalahan privatisasi pulau-pulau kecil di Jakarta. Menurut catatan Walhi, di Kepulauan Seribu sudah ada sekitar 74 pulau yang diprivatisasi. Termasuk Pulau Pari yang hingga saat ini masih terjadi konflik disebabkan pihak swasta yang mengklaim lahan-lahan milik warga dan pulau kecil di sekitarnya.
“Masyarakat belum dijadikan subjek dalam pembangunan yang memiliki kedaulatan dalam menentukan arah pembangunan kota,” ujarnya.
Atas dasar itu, Walhi Jakarta mengingatkan kepada setiap kandidat Pilkada Jakarta untuk lebih memperhatikan Kepulauan Seribu dengan cara memperkuat penegakan hukum bagi pelaku-pelaku perusakan lingkungan. Serta juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan agenda pembangunan di Kepulauan Seribu.
Ia juga meminta para calon gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan dukungan penuh pada komunitas-komunitas pelestari lingkungan, dan memperkuat ketahanan masyarakat terutama dalam berhadapan dengan bencana dan perubahan iklim. Termasuk bagi para penyintas yang telah mengalami kerusakan dan kerugian.
Debat pamungkas Pilkada Jakarta digelar pada Ahad, 17 November 2024 lalu. Debat tersebut digelar dengan tema, Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim. Dalam debat tersebut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setuju pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir utara Jakarta.
Tiga pasang calon yang ikut dalam pemilihan gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.
