Budi Gunawan Soroti Isu Kotak Kosong hingga Potensi Gugatan Pilkada 2024

1 week ago 10

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyoroti beberapa isu menjelang pilkada serentak akhir bulan ini. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai sejumlah spot yang sangat rawan.

“Itu yang menjadi hal yang harus jadi kewaspadaan kita,” kata Budi ditemui usai Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Ahad, 10 November 2024. Jenderal purnawirawan Polri tersebut tidak mau menyampaikan secara rinci wilayah-wilayah rawan tersebut karena sensitivitas isu.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini hanya menegaskan bahwa pemerintah sudah membuat semacam satuan kerja atau khusus untuk menangani pelaksanaan pilkada 2024. Budi mengatakan pemerintah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI-Polri untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai.

Budi mengatakan bahwa pemerintah juga sudah mengantisipasi apabila pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota mengalami penundaan atau mundur dari jadwal pada Februari 2025. Mantan ajudan presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, ini menyebut berdasarkan pengalaman, biasanya akan ada gugatan-gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan pelantikan di daerah bisa molor.

"Nah kita sudah antisipasi sampai ke sana. Isu-isu lain ya ada beberapa yang terkait kotak kosong. Itu juga menjadi perhatian kami,” kata Budi tanpa merinci wilayah-wilayah mana yang dimaksud.

Pilkada serentak untuk memilih calon pemimpin di setiap kabupaten, kota, dan provinsi akan digelar pada 27 November 2024. KPU daerah masing-masing akan melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.

Pasca Penetapan pemenang pilkada oleh KPU, proses masih terus berlanjut dengan diberikan waktu penyelesaian sengketa pemilihan, hingga akhirnya pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 7 Februari 2025.

Sementara itu, pelantikan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih dan pasangan wali kota/wakil wali kota terpilih sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2025.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online