.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Berita politik sepekan terakhir diawali dengan kabar peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi gabung Partai Gerindra. Warta soal Ridwan Kamil-Suswono tak jadi menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 juga menjadi sorotan. Selain itu, berbagai pernyataan Megawati Soekarnoputri turut mewarnai gosip perpolitikan pertengahan Desember ini.
Usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dipilih DPRD juga jadi perbincangan. Kemudian tentang nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf masuk burasa calon Ketua Umum PPP. Rangkaian kabar sepekan ini ditutup dengan kabar Prabowo memberikan amnesti kepada puluhan ribu napi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut berita politik dalam sepekan terakhir:
Senin, 9 Desember 2024
- Peluang Jokowi gabung Gerindra
Berita politik awal pekan lalu diwarnai dengan kabar peluang Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra. Sebelumnya, Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra, mengatakan partainya terbuka untuk Jokowi. Menanggapi itu, Jokowi mengatakan semua partai terbuka kepadanya setelah dipecat PDIP.
“Ya semua partai kan terbuka,” ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.
Selasa, 10 Desember 2024
- Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada 2028
Presiden Prabowo baru akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Prabowo membeberkan alasannya melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi mengatakan alasan presiden belum mau pindah karena IKN belum menjalankan peran sebagai ibu kota politik.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat, seperti dilansir dari Antara.
Rabu, 11 Desember 2024
- Ridwan Kamil-Suswono batal gugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) batal menggugat hasil pemilihan kepala daerah Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga berakhirnya waktu pendaftaran perselisihan hasil pilkada 2024 pada Rabu malam pukul 23.59 WIB, tim Ridwan-Suswono tak juga mendaftarkan gugatannya.
Pantauan Tempo di lapangan, tak ada seorang pun tim Ridwan-Suswono yang datang ke gedung MK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada Jakarta. Dari 14 gugatan tingkat provinsi yang terdaftar di laman MK, tidak ada gugatan atas nama Ridwan-Suswono.
Adapun KPU Jakarta menetapkan hasil pilkada Jakarta pada Ahad, 8 Desember lalu. Hasilnya, pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak 2.183.239 atau 50,07 persen suara. Sedangkan Ridwan-Suswono memperoleh 1.718.160 atau 39,40 persen suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.230 atau 10 persen suara.
- Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi gugat Pilkada Jawa Tengah 2024
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) resmi mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 ke MK pada Rabu malam. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan gugatan tersebut didasari dugaan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam Pilkada Jawa Tengah.
“Kami mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum, di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain,” kata Ronny di Gedung MK.
Ronny menjelaskan, pihak mereka akan membuktikan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tersebut pada sidang Mahkamah Konstitusi nanti. Tak hanya itu, dia juga mengklaim bahwa pilkada tahun ini brutal. “Kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan di tengah yang terjadi,” ucap Ronny.
Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi memperoleh 7.870.084 suara berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah pada Sabtu, 7 Desember 2024. Sementara rivalnya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin mendapat 11.390.191 suara.
“Suara terbanyak diperoleh pasangan calon nomor urut dua,” kata Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono, setelah Rapat Pleno Rekapitulasi, Sabtu, 7 Desember 2024.
Kamis, 12 Desember 2024
- Beragam pernyataan Megawati kritik Pilpres 2024, aparat dan lembaga penegak hukum hingga sentil anggaran makan bergizi gratis
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melontarkan sejumlah pernyataan kritis dalam peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis” karangan Todung Mulya Lubis.
Dalam kesempatan itu, Presiden ke-5 RI ini menyinggung soal Pilpres 2024 yang disebutnya cacat. Dia juga menyentil soal MK yang tak lagi menjadi lembaga berwibawa.
“Pilpres yang sebenarnya sudah cacat. Saya, kan, bilang MK saya yang bikin, kok jadi bumerang. Mbok ya baik-baik gitu,” ujar putri Presiden pertama RI Sukarno itu di Four Seasons, Jakarta.
Selain soal Pilpres 2024 dan MK, ia juga mengkritik sikap Polri yang gemar melakukan rekayasa. Mulai dari kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat hingga teranyar kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang. Ia juga menyoroti soal dugaan polisi terlibat institusional dalam
“Bahkan Polri dari berbagai laporan yang ada sampai terlibat secara institusional dalam Pemilu dan terbukti telah melakukan rekayasa hukum sebagaimana tercermin dalam kasus Sambo,” ujarnya
Pada kesempatan itu, Megawati turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo. Dia setuju dengan program itu, namun meminta Prabowo untuk menghitung kembali angggaran Rp 10 ribu per menu untuk program itu.
“Kuhitung Rp 10 ribu toh apa yo, apalagi sekarang harga naik, eh Mas Bowo (Prabowo) kalau dengar ini tolong deh suruh dihitung lagi,” kata dia.
- Prabowo heran Bahlil ditunjuk jadi menteri oleh Jokowi padahal bukan lulusan luar negeri dan tidak bisa bahasa Inggris
Prabowo menghadiri acara puncak HUT Golkar ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam. Dalam sambutannya, ia mengaku sempat heran ketika Jokowi menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi di Kabinet Indonesia Maju. Sebab, menteri investasi biasanya lulusan perguruan
“Biasanya menteri investasi menteri itu lulusan Amerika. Harvard University atau Stanford University. Kalau bukan Amerika, lulusan Inggris lah,” kata
Bahlil lulus sarjana S1 dari Sekolah Tinggi Ekonomi Port Numbay Jayapura. Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian mendapat gelar Magister dari Universitas Cendrawasih, Jayapura. Prabowo pernah bertanya kepada Bahlil, lulusan perguruan tinggi apa. Bahlil, kata Prabowo, malah mengatakan kampusnya tidak di Google.
“Pak universitas saya enggak ada di Google,” kata Prabowo menirukan ucapan Bahlil.
Prabowo lantas bertanya cara Bahlil untuk berdiskusi dengan investor asing. Bahlil, kata Prabowo, ternyata memiliki empat penerjemah, yaitu penerjemah bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan Jerman. “Saya tanya Anda kalau ketemu investor asing gimana? Saya enggak tanya Anda bahasa Inggrisnya bagus enggak. Dia bilang, enggak ada masalah itu,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Bahlil merupakan orang yang cerdas. Ia merasa kecerdasan itu karena Bahlil sering mengonsumsi ikan di tempat tinggalnya, yaitu di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. “Ternyata saya lihat. Boleh juga orang ini. Jadi beliau Fakfak. Itu kan pantai. Mungkin selalu orang tuanya kasih ikan. Jadi cerdas,” kata Prabowo.
- Prabowo usul pilkada kembali dilaksanakan lewat DPRD
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengusulkan pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih gubernur hingga bupati. Menurut Prabowo, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” katanya.
Menurut Prabowo, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk menggelar Pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo.
Jumat, 13 Desember 2024
- Ridwan Kamil-Suswono ungkap alasan batal gugat hasil Pilkada Jakarta 2024
Ridwan Kamil mengungkapkan alasan tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan sebenarnya materi gugatan ke MK sudah siap, setelah pihaknya menemukan banyak sekali fakta, substansi, dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi. Namun akhirnya mengikuti hasil musyawarah.
“Dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli dan ketua pimpinan-pimpinan kami. Akhirnya pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPU DKI,” kata Ridwan di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta Pusat.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu menuturkan hal tersebut merupakan pembelajaran demokrasi yang damai dan juga simpati kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah dengan rentetan pemilu yang panjang.
“Dalam perjalanan ini, kami mendapati banyak sekali pengalaman yang sangat berharga, kemudian tentunya ini karena kerja besar, bukan hanya paslon, kami menghaturkan terima kasih kepada partai pengusung dan pendukung,” katanya.
- PPP ungkap 4 nama kandidat ketua umum
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan Muktamar X PPP akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.
“Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy, sapaan Romahurmuziy, di Jakarta, Jumat malam.
Menurut dia, dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan calon wakil gubernur Jawa Tengah.
Kemudian, lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
Sabtu, 14 Desember 2024
- Tanggapan Gus Ipul namanya masuk bursa calon Ketum PPP
Gus Ipul menanggapi dengan santai namanya disebut sebagai kandidat calon Ketua Umum PPP. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menilai nama-nama yang disebut sebagai calon ketua umum, termasuk dia, adalah hal yang biasa menjelang Muktamar X PPP.
“Jadi memang setiap mau muktamar beberapa nama disebut. Biasanya Bu Khofifah juga disebut, siapa pun bisa disebut. Pak Suharso bisa disebut, wacana biasa,” kata Gus Ipul ditemui saat mengunjungi korban banjir di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu.
Ahad, 15 Desember 2024
- Prabowo akan beri amnesti 44 ribu napi
Presiden Prabowo akan memberikan pengampunan atau amnesti kepada 44 ribu narapidana. Menurut Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, keputusan Prabowo ini merupakan keputusan politik yang humanis dan berlandaskan pada HAM.
“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” ujar Pigai dalam siaran pers pada Ahad.
Pigai memaparkan bahwa warga binaan yang akan diberikan pengampunan adalah napi yang ditahan terkait politik, persoalan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektroni (ITE), warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus.
Menurut Pigai, pengampunan terhadap napi dengan tindak pidana penghinaan kepala negara berkaitan dengan kebebasan berkespresi dan berpendapat. Hal yang sama juga berlaku untuk narapidana kasus Papua, napi yang berusia lanjut, anak-anak, gangguan jiwa, serta pengidap sakit berkepanjangan yang memerlukan perawatan khusus.
“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM,” tuturnya.
Andi Adam Faturahman, Hendrik Yaputra, Ervana Trikarinaputri, Sapto Yunus, Septia Ryanthie, dan Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
