.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 59 calon wakil menteri (wamen) dan calon kepala badan telah bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024. Dari puluhan calon pejabat negara itu, ada sejumlah aktivis 98. Siapa saja mereka?
1. Budiman Sudjatmiko
Aktivis 98 sekaligus mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan dia mendapat perintah untuk memberantas kemiskinan di Tanah Air. "Pak Prabowo meminta saya agar menemani beliau secara reguler di kompleks Istana untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberantas kemiskinan," katanya di Kertanegara, Selasa, 15 Oktober 2024.
Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik alias PRD. Namun, karena mendirikan partai ini, dia dipenjara pemerintah Orde Baru. Kala itu Budiman dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan nama Sabtu Kelabu, insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Namun, karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun. Ia diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Peristiwa itu juga membuatnya dikenal sebagai dalang dari gerakan menentang Orde Baru.
2. Nezar Patria
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan menerima arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai bidang teknologi saat agenda pemanggilan para calon wakil menteri (wamen) di kediaman Prabowo.
Menurut dia, Prabowo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan-tantangan ke depan. "Ada masalah energi, pangan, lalu dunia yang terkoneksi semakin intens ya dengan teknologi gitu ya, sehingga dibutuhkan kecakapan, kita semua dalam mengelola tantangan-tantangan ini," kata Nezar setelah meninggalkan rumah Prabowo. Meski begitu, ia masih enggan menjelaskan jabatan yang akan diembannya mendatang.
Nezar Patria merupakan putra tokoh pers Aceh yang juga pemilik surat kabar Serambi Indonesia, Sjamsul Kahar. Namanya mulai dikenal setelah menjadi Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).
Ia juga merupakan salah seorang korban penculikan Tim Mawar Kopassus yang dialami pada 13 Maret 1998 di rumah susun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nezar pernah menceritakan pengalaman traumatis itu kepada Majalah Tempo yang dituangkan dalam artikel berjudul Di Kuil Penyiksaan Orde Baru edisi Senin 4 Februari 2008.
3. Agus Jabo
Iklan
Agus Jabo adalah sosok yang memprakarsai Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima). Pada 1996, ia dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang anti terhadap Presiden Soeharto di era Orde Baru. Agus Jabo aktif dalam gerakan reformasi 1998 berkolaborasi dengan Budiman Sudjatmiko.
4. Mugiyanto
Mugiyanto merupakan salah satu aktivis prodemokrasi yang diculik pada 13 Maret 1998, menjelang keruntuhan rezim Orde Baru. Saat itu, ia tinggal di sebuah rumah rusun bersama Nezar Patria, Aan Rusdianto, dan Petrus Bima Anugerah. Mereka diculik oleh beberapa orang yang belakangan diketahui merupakan anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar. Selama diculik, aktivis Partai Rakyat Demokratik ini diinterogasi dan disiksa.
5. Faisol Riza
Faisol Riza merupakan politikus sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia adalah satu dari sembilan aktivis korban penculikan 1998 yang berhasil kembali. Delapan lainnya ialah Mugiyanto, Aan Rusdianto, Andi Arief, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Rahardjo Waluyo Jati.
6. Fahri Hamzah
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir. Fahri Hamzah merupakan deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Saat itu nama mantan politikus PKS tersebut menjadi sorotan media karena berbagai aksi yang dipimpinnya dan wacana yang dilontarkan guna menurunkan rezim yang berkuasa.
TIM TEMPO
Pilihan Editor: Ragam Tanggapan Ihwal Prabowo Ingin Calon Menteri dan Pejabat Teken Pakta Integritas
