Harapan Warga Pulau Pari terhadap 3 Paslon Pilkada Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat bersama 60 organisasi yang tergabung dalam koalisi Komite Keadilan Perkotaan melakukan aksi damai mendesak para calon kepala daerah Jakarta untuk peduli terhadap isu lingkungan di Pulau Pari. Aksi ini dilakukan dengan bentuk kampanye pemasangan banner di kawasan Pantai Pasir Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Asmania tidak berjuang sendirian, terdapat lebih dari 100 nelayan yang menjaga pulau dari masuknya investor perambah ekosistem laut. Bertepatan dengan momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024, Asmania turut serta membentangkan banner di kawasan Pantai Pasir Perawan yang memuat narasi “Menjadikan Jakarta Adil, Berkelanjutan, dan Dapat Diakses oleh Semua Pihak”.

Aksi berlangsung pada Senin, 11 November 2024, disertai dengan penanaman mangrove untuk memperkuat ekosistem pesisir pulau. Aksi serupa ini bukan hal baru bagi masyarakat Pulau Pari. Mereka sejak 2017 lalu sudah bersinggungan dengan sejumlah konflik, bahkan ada yang sampai di penjara karena mempertahankan kampung halamannya di Pulau Pari. Asmania sangat berharap kepada gubernur Jakarta selanjutnya untuk melirik kebutuhan masyarakat di pulau kecil.

Asmania menyebut masyarakat Pulau Pari tidak membutuhkan pembangunan yang masif dan merusak ekosistem laut. “Kami tidak rakus pembangunan,” kata Asmania. Bahkan seluruh fasilitas yang kini ada di Pulau Pari adalah hasil swadaya masyarakat dari kotak sukarela di depan pintu masuk. Uang yang terkumpul dijadikan modal membangun saung, tiang lampu, membayar listrik, dan toilet. 

Hanya satu yang menurut Asmania tidak mampu dilakukan oleh masyarakat Pulau Pari, yakni mendapatkan legalitas atas tanah yang mereka tempati. Hampir seluruh masyarakat Pulau Pari tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang ditempatinya. Kondisi ini selalu menjadi kerisauan bagi Asmania, karena risiko digusur secara paksa berpotensi terjadi.

“Para calon pemimpin, bantu kami warga Pulau Pari dalam memperjuangkan ruang hidup kami di pulau, karena selama ini yang kami perjuangkan bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi untuk anak cucu kami ke depannya,” ucap Asmania. “Kami tidak ingin mewariskan kepada anak-anak kami, sebuah kontrakan di tanah kelahirannya sendiri.”

Juru Kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyatakan pemimpin Jakarta yang baru harus mempunyai arah kebijakan dalam isu keadilan iklim dan lingkungan. “Percuma kalau pemimpin berganti, kalau orientasi kebijakannya masih sama seperti yang lama,” ujar Jeanny saat ditemui di Pulau Pari, Selasa, 12 November 2024.

Pemerintah Jakarta, kata Jeanny, wajib melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan maupun keputusan. Terkhusus untuk Pulau Pari, dia berharap jangan sampai pembangunan yang berdalih penunjang pariwisata malah merugikan masyarakat setempat. 

“Di Pulau Pari kami melihat konflik yang dominan itu perihal sektor lahan. Hampir 93 persen lahan di pulau ini sudah bukan milik masyarakat namun diambil alih perusahaan. Masalah ini hingga sekarang belum tuntas,” ujar Jeanny.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Sekarwati menyebut perlu komitmen dari setiap pasangan calon di pilkada untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Pulau Pari. Komitmen ini disebutnya bisa dalam bentuk kontrak politik atau sejenisnya. Fungsinya supaya masyarakat bisa menagih janji kepada mereka jika terpilih memenangi pilkada.

“Skema yang bisa dilakukan mulai dari kontrak politik. Artinya calon gubernur itu mampu mempertanggungjawabkan setiap janji yang disampaikannya selama berkampanye,” ujar Suci saat ditemui di Pulau Pari, Senin malam, 11 November 2024. 

Komitmen para pemimpin akan diuji saat mendapatkan jabatan, meski begitu Suci berharap perjuangan mempertahankan Pulau Pari tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan haknya atas ruang hidup dan hak atas tanahnya.