Kemendagri Luncurkan LMS Pamong Desa Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa

INFO NASIONAL - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes), secara resmi meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Peluncuran ini dilakukan oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro, didampingi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, serta Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bachtiar. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.

Suhajar Diantoro menjelaskan bahwa metode pelatihan konvensional dengan tatap muka memiliki banyak keterbatasan, seperti biaya, waktu, dan mobilisasi peserta. Dengan hadirnya LMS Pamong Desa, perangkat desa kini dapat mengakses pelatihan secara daring kapan saja dan dari mana saja, memungkinkan pemerataan peningkatan kompetensi di seluruh pelosok negeri. “Jika kita terus mengandalkan pembelajaran klasikal, prosesnya akan sangat lambat. Dengan LMS, pamong desa bisa belajar mandiri dan meningkatkan kapasitas mereka secara efisien,” ujarnya.

LMS Pamong Desa menyediakan berbagai modul pelatihan yang dirancang khusus untuk aparatur desa. Selain itu, platform ini memungkinkan interaksi interaktif antara peserta dan fasilitator, menjadikan pembelajaran lebih aplikatif. LMS juga dilengkapi fitur sertifikasi, sehingga aparatur desa dapat mendapatkan pengakuan atas keahlian yang mereka pelajari.

Iklan

Dalam sambutannya, Suhajar menekankan tiga faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan LMS Pamong Desa: dukungan pemerintah daerah, akses internet yang merata, dan partisipasi aktif aparatur desa. Dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong pemanfaatan LMS di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, penguatan infrastruktur internet menjadi prioritas, terutama bagi desa-desa yang belum memiliki akses yang memadai. Suhajar juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian anggaran mereka guna memperbaiki jaringan internet hingga ke tingkat desa.

Suhajar menyebutkan bahwa peran aktif pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan sangat penting dalam menyukseskan program ini. Ia berharap, dengan dukungan dari Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di setiap daerah, aparatur desa akan lebih siap menghadapi era digitalisasi dalam pemerintahan.(*)