.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, mengatakan penyebab banjir bandang dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tak semata-mata karena tingginya curah hujan. Menurut Slamet, parahnya dampak bencana itu disebabkan kerusakan hutan dan daerah aliran Sungai Cikaso yang melintasi Kabupaten Sukabumi.
Slamet mengatakan daerah di sekitar hulu Sungai Cikaso, yang sebagian besar merupakan kawasan konsesi lewat skema Hak Guna Usaha, dibiarkan terlantar. Dia mengatakan lahan kritis tersebut harusnya dipulihkan kembali.
“Lahan-lahan HGU termasuk milik perusahaan negara seperti PTPN yang dulu produktif sebagai kebun karet atau tanaman keras lainnya kini berubah fungsi atau dibiarkan tidak terawat,” kata Slamet dalam keterangan resminya, dikutip pada Jumat, 6 Desember 2024.
Slamet mendesak pemerintah mengembalikan kawasan hutan tersebut segera dihijaukan kembali. Selain itu, menurut dia, pemerintah harus menertibkan tata kelola kawasan yang dibiarkan terlantar.
“Saya mendesak pemerintah mengambil langkah serius mengembalikan fungsi kawasan hutan di daerah hulu melalui reboisasi dan penertiban penggunaan lahan,” katanya.
Anggota Komisi IV DPR ini mengatakan bila pemulihan kawasan hutan dan DAS tidak dilakukan, tak menutup kemungkinan bencana banjir bandang dan tanah longsor terulang kembali. "Jangan biarkan wilayah hulu kita terus degradasi karena akan berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di hilir," kata Slamet.
Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, kerusakan kawasan hutan di provinsi ini sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada tindakan pencegahan yang diambil pemerintah.
Dikutip dalam laman resminya, Walhi mencatat kawasan hutan di Jawa Barat pada 2023 hanya tersisa seluas 259.576 hektar. Sementara itu, luasan lahan kritis terus meningkat dari tahun ke tahun.
Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan lahan kritis terluas secara nasional. Walhi mencatat luasan lahan kritis di provinsi ini mencapai 907.979,09 hektar (data tahun 2021). “Kondisi ini menunjukkan pentingnya rehabilitasi hutan sebagai solusi strategis mengurangi dampak dari bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang terus berulang,” catat Walhi.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 3 Desember 2024. BNPB mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak bencana tersebut.
Laporan terbaru BNPB menyebutkan banjir dan longsor juga memutus sejumlah akses menuju beberapa daerah. Sejumlah daerah hingga saat ini dilaporkan terisolasi.
Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kecamatan Simpenan, Sukabumi. Jembatan yang menjadi akses utama warga di lokasi itu rusak karena diterjang banjir. Selain itu, data kaji cepat sementara hingga Kamis malam, 5 Desember 2024, juga mencatat dua korban jiwa dan enam orang masih hilang akibat bencana ini.
BNPB juga mendata bencana itu juga menyebabkan 216 rumah warga rusak. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, serta Plt. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Anne Hermadianne Adnan, serta BPBD Sukabumi juga telah berkunjung ke lokasi terdampak.
