.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri akan terlibat dalam program kebijakan swasembada pangan dan makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, 11 November 2024.
Sigit mengatakan kerja sama ini dilakukan dengan membuat MoU bersama Kementerian Pertanian RI. Menurutnya, kerja sama ini sesuai dengan yang disampaikan Prabowo dalam bukunya ‘Strategi Transformasi Bangsa’ yang mengatakan bahwa pangan, energi dan air merupakan syarat utama kemandirian dan kedaulatan negara.
“Dalam hal ini kami melakukan langkah-langkah mulai dari membuat program pekarangan pangan bergizi,” kata Sigit saat pemaparan.
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keterbitan Masyarakat atau Bhabinkamtibnas akan dikerahkan untuk sosialisasi produksi pangan di pekarangan. Sigit mengatakan Polri akan mengelola dan memanfaatkan lahan yang tidak terpakai untuk pertanian dan peternakan. Selain produksi, Polri juga akan mengawasi distribusi pupuk, alat mesin pertanian, dan distribusi hasil pangan.
“Untuk memperkuat, kami juga melakukan rekrutmen khusus terhadap personel Polri yang kami ambil dan memiliki kompetensi di bidang pertanian, peternakan, di bidang perikanan, gizi dan kesejahteraan masyarakat. Ini upaya kita untuk mendukung program tersebut,” ujarnya.
SMK Bhayangkara juga akan mengadopsi kurikulum keterampilan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Lulusan SMK akan dipersiapkan bekerja dalam program pengembangan hilirisasi.
Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha mengatakan proram makan bergizi gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025. Program itu akan menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami sedang menghitung berapa anak yang akan kita intervensi dari Rp 71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak," kata dia dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, 4 November 2024, dikutip dari Antara. "Memang belum seluruhnya anak Indonesia, karena dananya masih terbatas."
Ikeu mengatakan BGN sudah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga serta UMKM untuk menyuplai makanan di 82 titi. Bahkan, BGN juga sudah membuat buku dan standar operasional makanan yang perlu disediakan.
“Kita sudah bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim), di Jawa ada 50 titik, sedangkan di luar Jawa ada sekitar 32 titik, itu juga tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah titik-titik itu," kata Ikeu.
BGN juga sudah mendidik sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengoperasikan unit-unit layanan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sekitar 1.000 orang sudah dilantik. “Kita sekarang pada tahap kedua karena SPPI ini yang akan mengoperasionalkan unit-unit layanan tersebut, dan terdiri dari tiga orang, yakni satu manajer, satu ahli akuntansi, dan satu tenaga gizi untuk memastikan makan bergizi gratis memenuhi kebutuhan gizi anak-anak,” kata Ikeu.
ANTARA
