.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Poltracking Indonesia dijatuhkan sanksi oleh Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Asep Saefuddin. Sanksi tersebut berupa larangan merilis hasil survei Pilkada Jakarta tanpa seizin dan persetujuan dari Persepi.
“Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik, kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” kata Asep, pada 4 November 2024.
Asep menjelaskan, Persepi melakukan penyelidikan terhadap hasil sigi Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur Pilkada Jakarta. Kedua lembaga riset ini melakukan sigi dalam waktu hampir bersamaan, tetapi hasilnya berbeda jauh.
Dewan Etik menemukan beberapa kejanggalan dalam survei Poltracking Indonesia. Selain itu, Poltracking Indonesia tidak melampirkan data mentah asli sebanyak 2.000 sampel. Poltracking Indonesia juga tidak dapat menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebanyak 1.652 dengan 2.000 data sampel yang dirilis.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan survei lembaganya terkait Pilkada Jakarta tidak diintervensi oleh pihak manapun.
Dalam survei yang dirilis Poltracking pada 24 Oktober 2024, elaktabilitas Ridwan Kamil-Suswono mencapai 51,6 persen, Pramono-Rano 36,4 persen, dan Dharma-Kun Wardana sebesar 3,9 persen. Angka ini berbeda dengan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 27 Oktober 2024. Dalam survei LSI, elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno mencapai 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono sebesar 37,4 persen, dan Dharma-Kun Wardhana 6,6 persen.
“Proses tadi setelah saya ceritakan alur A sampai Z kami ketemu data ini kemudian dibobotkan oleh teman-teman, tim statistik dan peneliti, dan kemudian inilah yang kami rilis,” kata Hanta dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sari Pacific pada Jumat, 8 November 2024.
Biasanya, sebelum ada larangan, Poltracking Indonesia selalu mengungkapkan hasil survei ke publik melalui pendiri dan direktur eksekutifnya, yaitu Hanta Yuda. Siapakah dia?
Profil Hanta Yuda
Berdasarkan laman Poltracking Indonesia, Hanta Yuda merupakan lulusan sarjana Ilmu Politik, Jurusan Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menulis skripsi tentang “Evaluasi Sistem Presidensial Era Pemerintahan SBY-JK”. Setelah itu, Hanta melanjutkan pendidikan pascasarjana di Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dengan yudisium cumlaude. Ia menulis tesis tentang “Faktor-faktor Penyebab Penurunan Kekuatan Elektoral Partai Golkar di Pemilu 2009″. Bahkan, tesis ini terpilih sebagai salah satu penelitian terbaik yang dipresentasikan dakam Research Day FISIP UI.
Selama kuliah, Hanta juga aktif dalam pergerakan mahasiswa. Ia terpilih menjadi Presiden Mahasiswa UGM dan Koordinator Pusat BEM se-Indonesia. Ia juga meraih penghargaan Inspiring Alumni Award Fisipol UGM dalam Dies Natalis Fisipol UGM 2012.
Sebagai peneliti dan analis politik, Hanta mendalami kajian spesialis tentang partai politik, pemilu, perilaku pemilih, sistem presidensial, kepemimpinan politik, dan demokratisasi. Selain itu, ia juga turut dalam berbagai konferensi dan kursus singkat tentang demokrasi dan politik, baik skala nasional maupun internasional.
Hanta juga telah menulis beberapa buku, puluhan artikel jurnal, dan ratusan kolom opini di berbagai majalah dan surat kabar nasional. Adapun, beberapa chapter dalam buku yang telah ditulisnya, yaitu Potret Institusionalisasi Sistem Presidensial di Indonesia (2007); Konfigurasi Generasi Kepemimpinan Nasional (2008); Partai Politik, Pemilu, dan Prospek Koalisi (2010); dan Jejak Para Pemimpin (2014).
Berkat prestasi dan kontribusi dalam riset serta analisa politik, Hanta mendapatkan beberapa penghargaan, seperti Indonesian Creativity and Best Leader Award 2018, Indonesian Leaders Excellent Award 2019, Man & Women Best of 2019, Creative & Innovative Leader & Professional Champions Award 2021, dan Best Leadership and Professional Award 2021.
Selain menjadi pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda juga menjabat sebagai CEO X-Sagha dan Sagha Creative. Ia juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Arroyyan Indonesia, sebuah yayasan sosial dan pendidikan yang konsen terhadap keterbukaan akses serta kualitas pendidikan terbaik bagi anak yatim dan dhuafa.
RACHEL FARAHDIBA R | NOVALI PANJI NUGROHO | ANDRY TRIYANTO I ANASTASYA LAVENIA Y
Pilihan Editor: Poltracking Indonesia Minta Persepi Minta Maaf kepada Publik
