.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Muktamar lebih awal dari jadwal yang ditentukan untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) pada 2029.
“Agar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangan resmi pada Jumat, 8 November 2024.
Politikus partai berlambang Ka’bah tersebut mengatakan pengambilan keputusan mempercepat jadwal pertemuan para pemimpin organisasi Islam itu akan dilakukan melalui musyawarah kerja nasional (Mukernas). “Jadwal dan waktu Muktamar ditentukan oleh Mukernas,” kata Achmad saat dihubungi.
Achmad tidak menjelaskan kapan semula Muktamar itu akan digelar.
Adapun pelaksanaan Mukernas yang disebut bakal dihelat antara 10 hingga 15 Desember mendatang itu diputuskan berdasarkan hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang digelar Kamis lalu. ”Agenda utama Mukernas adalah menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan Muktamar X,” ujar Achmad.
Perhelatan Mukernas akan dihadiri sejumlah pimpinan PPP seperti Ermalena, Achmad Baidowi, dan Amri M. Ali
Sebelumnya, juru bicara DPP PPP Usman atau Donnie Tokan, mengatakan pengurus partai islam itu akan menggelar Mukernas sebelum melaksanakan Muktamar pada medio November sebagaimana desakan Majelis. Adapun, Pimpinan Majelis DPP PPP mendesak Plt Ketua Umum PPP, Mardiono menggelar Muktamar pada awal 2025. Permintaan tersebut disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang dilihat Tempo.
Surat tersebut ditandatangani oleh lima pimpinan majelis DPP PPP, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.
Prijono dan Romahurmuziy membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober lalu. Namun, sampai saat ini keduanya belum mendapat tanggapan dari surat tersebut.
Menurut Romi-panggilan akrab Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis. Ia mengatakan surat tersebut mengingatkan Plt. Ketum agar segera melakukan persiapan muktamar mulai November tahun ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.
"Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan (DPR RI). Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada ketua umum definitif," kata Romi kepada Tempo, 31 Oktober 2024.
Andi Adam Faturahman dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
