.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) menjadi salah satu proyek yang diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, AHY mengatakan studi kelayakan yang telah dibuat perihal pembangunan tanggul laut raksasa di beberapa lokasi di pantai utara Jawa akan dikaji ulang.
Dia mengatakan studi kelayakan sudah dilakukan pada 2020. “Tentu sudah hampir 5 tahun. Ini harus kami cek ulang. Kami tinjau segala sesuatunya, apakah masih sesuai dengan kondisi hari ini,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore, 21 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
AHY bersama beberapa menteri mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam rapat itu, beberapa isu yang dibahas utamanya mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan perumahan untuk rakyat, dan tanggul laut raksasa. “Ini yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden,” ujarnya
Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan pihaknya tidak ingin menunda-nunda, lebih cepat lebih bagus, karena berbicara kondisi alam dan iklim tidak bisa menunggu. “Tetapi kita tidak boleh terburu-buru, karena sesuatu yang besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik, dengan semua stakeholders (pemangku kepentingan),” kata AHY soal tanggul laut raksasa.
Dalam proses mengevaluasi studi kelayakan tanggul laut raksasa, kata dia, pemerintah bakal mendengar pendapat para ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk konstruksi dan ekologi, serta membuka komunikasi dan partisipasi aktif berbagai kalangan.
Dia berharap tanggul laut raksasa menjadi proyek infrastruktur yang tidak hanya bagus secara konstruksi, tetapi juga berkelanjutan. “Karena kita tahu ini menyangkut keselamatan dan juga nasib dan masa depan masyarakat kita,” tuturnya.
Tanggul laut raksasa merupakan proyek pembangunan jangka panjang yang rencananya dibangun di wilayah Banten, pantai utara Jakarta, dan sejumlah daerah di pantai utara Pulau Jawa, seperti di Kudus, Kendal, Semarang, hingga beberapa daerah di Jawa Timur.
AHY pada awal bulan lalu menyatakan, untuk tahap awal, rencananya tanggul laut raksasa itu bakal dibangun di wilayah pantai utara Jakarta, Banten, dan Bekasi. Biayanya diprediksi mencapai Rp 123 triliun untuk periode 8 tahun.
Prabowo Perintahkan Wamen PU Lanjutkan Proyek Tanggul Laut Raksasa
Adapun Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian PU melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga tanggul laut raksasa. “Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.
Dia memastikan Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau tol hingga bendungan. Meski demikian, Diana mengatakan Kementerian PU belum menyusun daftar prioritas pembangunan proyek-proyek tersebut. “Belum. Nanti akan Rapim (Rapat Pimpinan) dulu sama Pak Menteri,” kata dia.
Lebih lanjut, Diana menyebutkan Kementerian PU perlu bekerja sama dengan kementerian yang lain untuk mendiskusikan pembangunan proyek-proyek tersebut, “Nanti kita lihat dulu. Kan kita masih belajar juga nih, karena giant sea wall kan kebanyakan urusan (kementerian) sumber daya alam,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan proyek tanggul laut raksasa akan menjadi salah satu program pembangunan prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Hashim menyatakan itu dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Hashim berujar pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam.
Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun. Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994.
Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.
Oyuk Ivani S, Riri Rahayu, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Mereka Menolak Usulan Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang dalam Revisi UU Minerba
