TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan lembaganya akan mempersiapkan 150 Satuan Program Makan Bergizi Gratis (SPMBG) pada bulan ini untuk program Makan Bergizi Gratis.
“Desember sedang disiapkan 150 SPMBG,” kata Dadan saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 Desember 2024.
Dadan mengatakan pemerintah daerah yang memiliki alokasi APBD yang kecil bisa bermitra dengan Badan Gizi Nasional untuk menyiapkan infrastruktur.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menyediakan makan bergizi gratis bagi 82,9 juta anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta pelajar di seluruh Indonesia. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun setahun.
Semula satu porsi makan bergizi dianggarkan Rp 15 ribu, namun pekan lalu Prabowo menyatakan jatah makan bergizi itu dipotong jadi Rp 10 ribu sesuai hasil uji coba di Sukabumi.
Badan Gizi Nasional, yang ditugasi mengurus makan bergizi gratis, mendirikan satuan layanan di sejumlah wilayah. Dadan mengatakan data geospasial sekolah yang statis dijadikan landasan awal untuk membangun sebanyak satuan layanan di seluruh daerah di Indonesia yang nantinya akan berjumlah 30 ribu.
Dadan menjelaskan, satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.
Sekitar 85 persen dari anggaran yang dikelola satuan layanan akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan yang nantinya diolah menjadi menu harian. Bahan baku tersebut dimasak sendiri oleh satuan layanan, kemudian didistribusikan ke penerimanya.
Adapun 10,5 persen dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, seperti membayar ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan.
Dadan mengatakan target Badan Gizi Nasional adalah membentuk sekitar 30.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.
Presiden Praboo mengatakan program Makan Bergizi Gratis bisa membangkitkan ekonomi desa. Ia mengklaim, program ini bisa membuat peredaran uang mencapai puluhan triliun rupiah di daerah.
"Program MBG akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, kabupaten, provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah," kata Prabowo dalam sambutan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.
Menurut Prabowo, program MBG ini dapat membuat peredaran uang di desa mencapai Rp 8 miliar per tahun. Jumlah ini naik 800 persen bila dibandingkan penggunaan anggaran dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun.
Hendrik Yaputra dan Yudono Yanuar berkontribusi dalam penulisan artikel ini.