.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta penambahan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun. Alasannya, kata dia, alokasi anggaran saat ini, yang sebesar Rp 64 miliar, tidak mencukupi untuk menjalankan visi-misi Presiden Prabowo Subianto dalam bidang HAM.
“Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,” kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Pigai meminta tim transisi pemerintahan merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Jika tidak, Pigai menilai visi Prabowo dalam bidang HAM tak akan terwujud. “Tidak tersampaikan kinerja visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM itu.
Permintaan Pigai itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan permintaannya tersebut.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira: Bertolak Belakang dengan Arahan Prabowo
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Andreas mengatakan permintaan itu sebaiknya dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, karena Presiden Prabowo sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu mengingatkan, pada prinsipnya, menteri adalah pembantu presiden. “Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Andreas menilai permintaan Natalius Pigai terkesan kurang relevan. Sebab, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.
“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” kata Andreas.
Dia menilai permintaan Natalius Pigai agak bertolak belakang dengan arahan Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM, kata Andreas, harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang. “Dan tentunya transparansi, bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif.”
