.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, menilai angka partisipasi pemilih dalam Pemilu tidak menentukan baik atau buruknya proses Pemilu. Adapun angka partisipasi Pemilu 2024 mencapai angka 81 persen.
“Pemilu belum tentu tidak baik prosesnya meskipun angka partisipasinya tidak terlalu besar,” kata Feri di tengah sesi diskusi bersama ELSAM, di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, pada Senin, 9 Desember 2024.
Ia mempertanyakan kehendakan publik dalam menunaikan hak pilihnya kala itu. Adapun pertanyaan itu berakar dari dugaan bahwa partisipasi publik itu tidak didasarkan keinginan murni pemilih, tetapi karena mendapatkan intimidasi dari aparat penegak hukum.
Feri mengatakan wilayah seperti di desa-desa rawan intimidasi dari aparat dalam proses Pemilu. Ia menduga polisi mengintimidasi kepala desa mengancam mengusut anggaran dana desa apabila tidak mengindahkan perintahnya untuk menjatuhkan pilihan. Akan tetapi, kata Feri, kondisi ini tidak berlaku di wilayah perkotaan termasuk Jakarta. Feri mengatakan, penduduk kota metropolitan itu cenderung lebih terdidik dan tidak dipaksa.
“Maka angka partisipasi Jakarta dengan daerah lainnya bisa sangat jomplang,” ujarnya.
Dengan demikian, Ferni menilai persoalan partisipasi pemilih menjadi problematika tersendiri dalam Pemilu. Soal partisipasi yang rendah, Feri mengatakan tidak bisa memaksakan publik untuk menjatuhkan pilihan jika tidak menyukai kandidat yang berlaga. Menurut dia, demokrasi berjalan dengan baik saat negara masih memberikan ruang bagi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan.
“Bukan besarnya angka tetapi bagaimana negara memfasilitasi warga negara untuk menentukan haknya,” tutur Feri.
KPU RI sebelumnya menyatakan partisipasi pemilih pada pilkada 2024 di bawah 70 persen. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat, 29 November 2024, Komisioner KPU August Mellaz mengatakan angka tersebut masih dapat dikategorikan normal. Komisioner KPU Idham Holik mengungkapkan lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82 persen.
