.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan lembaganya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk merancang program pengentasan kemiskinan yang menyasar masyarakat rentan miskin.
“Untuk mendorong apa yang disebut sebagai inclusive growth,” kata Budiman kepada wartawan di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin, 11 November 2024. Budiman menargetkan agar masyarakat miskin secara gradual naik kelas menjadi rentan miskin, dan yang rentan miskin bisa naik menjadi kelas menengah.
Dalam diskusi dengan Kemensos, Budiman mengatakan ada dua pendekatan yang telah disepakati, yaitu penciptaan penciptaan lapangan kerja atau penciptaan ekosistem bisnis baru. Menurut Budiman, pemberian modal usaha bagi masyarakat rentan miskin tidak cukup untuk membuat mereka keluar dari status rentan. Oleh karena itu, Budiman mengatakan perlu adanya ekosistem bisnis yang menunjang masyarakat rentan miskin.
“Kita harus pikirkan skema, bagaimana ekosistem bisnis baru itu juga cocok dengan tangan-tangan digitalisasi, mekanisasi, dan robotisasi yang ada,” kata Budiman.
Dia pun mengatakan masih akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk menyelaraskan program, di antaranya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendukung rencana BP Taskin dalam mengentaskan kemiskinan. “Persoalannya sekarang kita pastikan, kita cek ke bawah seperti apa situasinya, apakah cocok dengan perencanaan yang sudah dibuat,” kata Gus Ipul.
Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. “Kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin,” ujar Prabowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.
Sementara itu, saat ini Indonesia sedang mengalami tren penurunan kelas menengah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang keluar dari kategori kelas menengah dan turun ke kategori aspiring middle class, yang berada di antara kelas rentan miskin dan kelas menengah.
Amalia menjelaskan, penurunan jumlah kelas menengah ini merupakan salah satu efek jangka panjang atau scarring effect dari pandemi Covid-19. "Di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya 53,83 juta dengan proporsi 19,82 persen. Dan terakhir di tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13," kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat Rabu, 28 Agustus 2024.
