.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan penyaluran bantuan sosial akan tetap berjalan menjelang pilkada 2024. "Kan kami ada jadwal ya untuk pencairan itu, sekarang sudah triwulan keempat dan sebagian triwulan ketiga. Ya, sesuai dengan jadwal saja," kata Mensos saat ditemui sebelum rapat dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024.
Ipul menyebut kementeriannya tak pernah membahas secara khusus mengenai usulan anggota DPR agar penyaluran bansos ditunda menjelang pilkada. Namun, Kemensos menargetkan penyaluran bansos tepat sasaran dan tepat waktu. "Yang jelas kan bansos gak boleh untuk kepentingan politik, kan itu jelas," tuturnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mengusulkan penyaluran bansos oleh pemda disetop sementara hingga Pilkada usai. Usulan itu dia sampaikan dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin, 11 November 2024.
"Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November," ujar politikus PDIP itu.
Dengan penghentian sementara penyaluran Bansos, menurut Deddy, pertarungan di pilkada bisa seimbang. Artinya, tidak ada pasangan tertentu yang diuntungkan oleh penyaluran Bansos.
"Supaya semua yang bertarung equal. Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita," kata Deddy.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya setuju dengan usulan Deddy. Secara substansi, dia setuju agar tak ada kontroversi di lapangan.
Penghentian sementara penyaluran Bansos dinilai bisa menghindari penyalahgunaan untuk urusan politis. "Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi, yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil Pilkada sendiri," ujar Bima kepada wartawan saat dikonfirmasi usai rapat.
Gus Ipul mengatakan tidak perlu khawatir dalam pendistribusian bansos selama pilkada. Jika ditemukan pelanggaran dalam pendistribusian bansos, kata dia, akan ada sanksi yang diberikan. Politikus PKB itu menyatakan telah menitipkan pesan kepada para pendamping atau pilar-pilar sosial yang membantu kerja Kemensos.
"Untuk mengerti tugas-tugas mereka dengan baik dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan. Mari sama-sama kita awasi lah ya," ujar Gus Ipul.
